01 May 2006

Kesimpulan Working Group Tentang Penanganan dan Penerapan Hukum Terhadap Kasus Perburuan Harimau dan Satwa Dilundungi

Diskusi Lapangan - Penanganan Hukum atas Kasus Perburuan Harimau Sumatera

Tanggal 20 s/d 23 Mei 2004
Di Plang Ijo-Way Kambas, Lampung

Setelah mendengar dan membaca arahan, dan ekspose kegiatan dari Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Barisan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, Representative CITES Tiger Enfocement Task Force Indonesia, Direktur The Tiger Foundation/Sumatran Tiger Trust Indonesia Program, Program Manager Konservasi Harimau Sumatera, paparan dari PPNS Kehutanan TNBBS, Penyidik POLRI Polres Lampung Barat, Jaksa Penuntut Umum Kejari Lampung Barat dan Hakim Pengadilan Negeri Lampung Barat dan pembekalan dari Pengurus Besar PERBAKIN, hasil diskusi antara nara sumber dengan peserta diskusi serta orientasi lapangan di Taman Nasional Way Kambas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

A. Pecegahan Terhadap Terjadinya Kasus Pemburuan

Pencegahan terhadap terjadinya kasus perburuan harimau sumatera dan satwa dilindungi lainnya, merupakan tindakan penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum di bidang konservasi hayati. Untuk mencegah terjadinya kasus perburuan harimau sumatera dan satwa dilindungi lainnya, kegiatan yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan, antara lain :
  • Sosialisasi dan penyuluhan hukum secara terpadu yang melibatkan unsur pengamanan dan penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat seperti : Instansi Kehutanan/KSDA/Taman Nasional, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan serta LSM terkait.
  • Meningkatkan kegiatan patroli rutin dan patroli mendadak secara fungsional oleh instansi Kehutanan/KSDA/Taman Nasional maupun patroli gabungan dengan POLRI dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
  • Pendekatan secara persuasif, preventif dan pembinaan lainnya dilakukan sedini mungkin.
  • Memasang papan pengumuman dan papan peringatan pada tempat-tempat yang rawan dan strategis di lokasi kawasan konservasi.
  • Mengusulkan dan mendorong instansi dan lembaga yang berkepentingan untuk menerbitkan dan menetapkan Peraturan Daerah di bidang konservasi hayati khususnya perlindungan harimau sumatera dan satwa dilindungi lainnya beserta habitatnya.
B. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perburuan Satwa Dilindungi
  • Penanganan dan penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana di bidang konservasi hayati khususnya perburuan harimau sumatera dan satwa dilindungi lainnya saat ini masih dirasakan belum menjadi prioritas. Oleh karena itu peserta diskusi mengusulkan kepada institusi yang berkepentingan agar supaya tindak pidana di bidang konservasi hayati khususnya perburuan harimau sumatera dan satwa dilindungi lainnya mendapat prioritas dalam penanganannya.
  • Jajaran Polhut, PPNS Kehutanan, Penyidik POLRI, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri peserta diskusi, setuju bahwa penanganan dan penerapan hukum terhadap kasus perburuan harimau sumatera dan satwa dililindungi lainnya didasarkan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan penuh semangat, terpadu dalam suasana kebersamaan dan keterbukaan.
  • Dalam rangka memberantas, mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana ”perburuan harimau sumatera dan satwa dilindungi lainnya”, jajaran Polhut, PPNS Kehutanan, Penyidik POLRI, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri peserta diskusi setuju dan mengusulkan untuk menyelidiki, mengusut, menyidik, menuntut dan mengadili ”tersangka yang secara nyata menyuruh berburu, memesan, membantu, menampung, menjual, membeli, menggunakan hasil buruan harimau sumatera dan satwa dilindungi lainnya baik dalam keadaan hidup, mati, maupun bagian-bagiannya ataupun produk-produknya” dan apabila diperlukan dapat dipertimbangkan apakah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 perlu direvisi, terutama mengenai sanksi pidana (misalnya dimasukkan ketentuan ancaman pidana penjara minimal dan penambahan ancaman maksimalnya).
C. Prosedur Penanganan Kasus
  • Prosedur penanganan kasus tindak pidana konservasi hayati mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan tetap mengacu pada perundang-udangan dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  • Dalam penanganan kasus tindak pidana di bidang konservasi hayati oleh Polhut dan PPNS Kehutanan, sebaiknya Penyidik POLRI, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri dilibatkan sedini mungkin dan diikut sertakan dalam pemeriksaan lokasi TKP.
  • Barang bukti hasil tindak pidana di bidang konservasi hayati, sebaiknya tidak dilelang tetapi dimusnahkan atau dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya atau diserahkan kepada lembaga konservasi ek-situ atau kepada lembaga pendidikan dan penelitian untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
D. Koordinasi dan Kerjasama
  • Dalam rangka menyamakan persepsi dan keseragaman tindak serta keterpaduan dalam penegakan hukum, diskusi dan konsultasi antara aparat pengaman dan penegak hukum seperti Polhut, PPNS Kehutanan, Penyidik POLRI, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan, perlu lebih ditingkatkan.
  • Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perburuan harimau sumatera dan satwa dilindungi lainnya, mitra kerja PHKA peserta diskusi yang berada di lokasi kejadian dan sekitarnya siap memberikan dukungan sarana dan prasarana, bantuan fasilitasi, bahan dan informasi serta dukungan financial sesuai kemampuan yang ada berdasarkan skala prioritas kepentingan.
  • Mengusulkan dikembangkannya jaringan informasi dan kerjasama yang baik antar aparat pangamanan dan penegak hukum serta lembaga swadaya masyarakat dan media massa, sebagai wadah diskusi dan konsultasi yang berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan serta dukungan materiil, informasi dan financial untuk mempercepat pemecahan masalah yang dihadapi dalam penanganan kasusnya, di Tingkat Pusat sampai Tingkat Operasional di Lapangan.
  • Mengusulkan dibentuknya tim taktis yang bertugas mengumpulkan data dan informasi mengenai jaringan perburuan dan perdagangan harimau sumatera dan satwa dilindungi lainnya serta menghimpun informasi kasus-kasus perburuan harimau sumatera dan satwa dilindungi lainnya yang sedang dan telah ditangani oleh pengadilan di seluruh Wilayah Lampung. Tim taktis tersebut terdiri atas aparat pengamanan dan penegak hukum serta lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung di bidang konservasi hayati.
Demikian kesimpulan diskusi ini dibuat sebagai bahan masukan dan kajian, untuk lebih meningkatkan kerjasama antara aparat pengamanan dan penegak hukum serta masyarakat dalam menegakkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang konservasi hayati, khususnya penanganan kasus perburuan harimau sumatera dan satwa dilindungi lainnya.

Plang Ijo-Way Kambas, Lampung, 23 Mei 2004

Penyelenggara Diskusi :
Kepala Balai TN Way Kambas (Ir. Mega Haryanto)
Kepala Balai TN Bukit Barisan Selatan (Drs.Tamen Sitorus,MSc)
Kepala Balai KSDA Lampung (Ir. Puja Santosa, MSc)
Direktur TTF-STT Indonesia Program (Neil Franklin, PhD)
Manager PKHS (Ir. Waldemar H, MSi)
CITES Tiger Task Force Indonesia (Dr.Ir. DW Sinaga, MSc)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home